MENGURAI ASAP TEBAL ISU ROKOK Dalam DIMENSI KEBUDAYAAN

Aktivis Manteb (Mahasiswa Alumni Tebuireng) dan PMII
Aktivis PMII

Oleh: Much. Taufiqillah Al Mufti*

 

Dalam Pertumbuhan dan Perkembangan NU yang ditulis Choirul Anam. Dijelaskan ketika awal berdirinya NU, berhembus desas-desus dari Arab Saudi tentang pengharaman seluruh ajaran bid’ah, termasuk pelarangan rokok. KH. Wahab Hasbullah memandang sangat penting untuk disikapi. Menurut beliau, bila dibiarkan akan berdampak negatif pada aspek kehidupan (mualamah) lain. Sebagaimana Mbah Wahab, saya berjihad untuk mengurai isu rokok yang kini menjadi buah bibir perbincangan publik.

***

Akhir Juli lalu (28/7) – dari situs kompas.com – adalah awal digelindingkannya bola panas isu harga rokok yang wacananya dinaikan hingga Rp. 50.000. Sejak bergulirnya isu tersebut, berbondong-bondong media menyoroti pendapat dari stakeholder (birokrasi, pegiat, dan lainnya). Tidak hanya media masa, tetapi netizen juga menanggapi dengan berbagai macam meme yang disebarkan ke medsos (Instagram, BBM, Facebook, dll). Pun rincian harga rokok terbaru – yang belum disahkan tapi dengan sarkasmenya – tersebar secara masif via WhatsApp.
Tentu, dari pemerintah sampai penjaja warung kopi mendiskusikan isu tersebut, dengan pertanyaan dasar ontologis, Apakah benar naik? Ada pula sebagian masyarakat (awam) yang sudah membenarkan begitu saja isu tersebut – hanya melalui tulisan-tulisan (meme maupun broadcast), dari media sosial.

Kebenaran Sesat

Jika dikaji secara ontologis kenaikan harga rokok memang adanya, tetapi tidak naik secara fantastis. Dan jika dikaji secara epistemologis akan memunculkan beberapa kebenaran. Sebab kajian ontologi berdasar pada asas, nilai, dan norma (konstitusi). Sedang epistemologi berdasar pada konsensus atau paradigma (Lihat: George Ritzer, Ilmu Pengetahuan Sosiologi Paradigma Ganda). Persoalannya kita lebih banyak mengkonsumsi pemberitaan – mengenai isu kenaikan harga rokok – dari paradigma orang lain sehingga pengetahuan hanya ber-seliweran saja dan tidak kukuh berpijak pada pondasi kebenaran (mutlak).

Seorang peneliti dari Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan dari Universitas Indonesia, Hasbullah Thabrany, mengatakan: dengan menaikan harga rokok akan menurunkan prevalensi perokok, terutama pada masyarakat tidak mampu (28/7). Berdasar hasil studi yang dilakukan Hasbullah dan rekannya, sejumlah perokok pun akan berhenti merokok jika harganya dinaikan dua kali lipat. Survei dilakukan terhadap 1.000 orang melalui telepon dalam kurun waktu Desember 2015 sampai Januari 2016. Sebanyak 72 persen bilang akan berhenti merokok kalau harga rokok di atas Rp. 50.000 (kompas.com, 29/7).

Dalam analisis wacana, isu kenaikan harga rokok yang digulirkan sebagaimana di atas berdasar dari satu sudut pandang – dan sebagian masyarakat membenarkan. Bagi Hasbullah Thabrany naiknya harga rokok akan mengurangi prevalensi perokok dan secara otomatis mengurangi dana kesehatan lantaran masyarakat jarang terserang penyakit, terkhusus akibat rokok. Di samping itu kenaikan harga rokok dan cukai akan meningkatkan pendapatan negara.

Pertanyaannya, apakah dengan alasan se-simple itu bisa menjadi acuan ‘tunggal’ kenaikan harga rokok? Belum tentu. Padahal rokok sebelum dinaikan Rp. 50.000 pun sudah menjadi pemasok kas negara terbanyak. Bahwa kontribusi perpajakan dari sektor pertembakauan mencapai 52,7 persen (Rp. 147,7 trilliun). Sedang kontribusi perbajakan dari BUMN 8,5 persen; real estate dan konstruksi 15,7 persen; kesehatan dan farmasi 0,9 persen.
Artinya, pendapat Hasbullah Thabrany – dan mendapat persetujuan oleh ketua DPR RI: Ade Komarudin – mengenai penurunan prevalensi perokok dengan menaikan harga belum tentu tepat menjadi solusi karena kontribusi perpajakan dari rokok (tembakau) saja sudah memenuhi 52,7 persen dari keseluruhan kontribusi pajak negara. Dan jika harga rokok naik akan mengurangi pendapatan buruh atau pekerja di pabrik rokok, dan berimbas pada petani. Alih-alih berharap menjadi solusi, malah bencana bagi 6,1 juta rakyat yang menggantungkan hidupnya pada rokok (kretek) dan pertembakauan.

Dianalisis secara epistemologis, pendapat Hasbullah Thabrany hanya mewakili satu sudut pandang (bukankah sudah sekian banyak orang yang berpendapat tentang pelarangan rokok). Kedua, Hasbullah Thabrany bukanlah penyelenggara negara sehingga pernyataannya hanya opini dan bersifat usulan (bukan kebijakan). Ketiga, pemerintah – terutama Presiden Joko Widodo – sampai detik ini belum mengeluarkan statement yang mengarah pada kebijakan. Pemerintahlah yang berhak, berpijak pada kebenaran performance (filsafat ilmu), sebagaimana diatur konstitusi.
Pemerintah digaji melalui hasil setor pajak dan pajak adalah hasil dari pada keringat rakyat. Pernyataan dan sikap pemerintah mestinya demi rakyat. Maka, berpijakan pada statement pemerintah lebih rasional dari pada mendasarkan pendapat dari orang, media maupun institusi lain yang belum tentu berpihak pada nasib kelas menengah ke bawah (buruh dan petani) dan patut dipertanyakan ideologi keindonesiaannya.

Kenaikan harga ini berhubungan erat dengan aturan main (konstitusi). Maka, statement pemerintah yang bersifat instruksional tidak akan membingungkan warga.

Tingwe dan Nasion

Terlepas isu mengenai kenaikan harga rokok, alangkah bijaknya kita menengok sejarah. Sejak tembakau hadir bersama datangnya Spanyol dan Portugis, kemudian dilanjutkan Belanda (1830-an). Perlu kita ketahui bahwa sejarah tembakau adalah sejarah kesedihan dengan Belanda dan Tanampaksanya (Lihat: Hery Chariansyah, Rokok Kretek Bukan Warisan Budaya Indonesia).

Akibat dari pada tanampaksa, bencana kelaparan yang dialami penduduk Demak dan Grobogan, sekitar 98.000 penduduk Grobogan tersisa 9.000 sedang sisanya 89.000 tewas, dan 336.000 penduduk Demak tewas sekitar 216.000 menyisakan 120.000 penduduk (Lihat: Pramoedya Ananta Toer, Panggil Aku Kartini Saja, Bab 1, Leluhur Tambah Miskin dalam Penjajahan).

Dalam sudut pandang lain, rokok sudah akrab dengan lidah dan mulut masyarakat Indonesia, Jawa sekurangnya. Keakraban ini akhirnya menjadi kebutuhan primer dengan intensitas yang sama seperti makan, bekerja, dan beribadah (Margana, Kretek Indonesia: dari Nasionalisme hingga Warisan Budaya, 2014). Rokok sudah tidak dapat dihilangkan dari kehidupan masyarakat Indonesia, jika hilang, sama saja membunuh separoh masyarakat secara kultural dan sosial.

Maka, ketika harga rokok pabrik naik, orang Jawa menyiasatinya dengan kembali pada cara tradisional, tingwe alias nglinting dhewe (menggulung sendiri). Sehingga kenaikan harga rokok sebagai solusi mengurangi perokok akhirnya gagal (nihil). Asap harus tetap dikepulkan sebagai tanda kehidupan (sosial) tetap berlangsung (Aris Setiawan, Etnomusikolog, Etika dan Budaya Kretek). Industri rokok tradisional bukan hanya menyerap ribuan tenaga kerja, melainkan juga lingkungan hidup dan budaya di dalamnya.

Sebab, di dalam kretek atau rokok, menurut Kodrat Wahyu dalam Devine Kretek (2011) mengisahkan aktivitas merokok kretek tak hanya menghasilkan kepulan asap, kalkulasi ekonomis, dan baik-buruknya bagi kesehatan. Melainkan juga menjadi semacam diplomasi kultural antarsesama.

Kretek (red. Rokok) menjadi jembatan keguyuban atau kerukunan di antara warga kampung. Kita sama sekali tak pernah menemukan orang yang bertikai sambil merokok. Sebaliknya, kita sering melihat orang yang merokok pada saat mengobrol santai, bertukar pandang dan pengalaman. Kretek hadir di berbagai ruang seperti: restoran, cafe, mall, hajatan desa, dan warung kopi.

Tradisi

Di dalam tradisi keislaman an-nahdliyah (NU). Rokok atau kretek menjadi jajanan wajib seperti kacang, pisang, roti, gorengan, teh dan kopi selepas pengajian umum, slametan, tahlilan, istighosah dan majlis lainnya. Rokok menjadi perekat emosional, kultural, sosial kaum nahdliyin yang notabene petani dan penduduk desa. Sebab, NU sendiri memiliki perjalanan historis yang kuat dengan kretek, lantaran mayoritas pengusaha kretek dalam Nahdlotut Tujjar menjadi cikal bakal berdirinya NU pada 1926.

Dengan argumentasi di atas, bagi NU sendiri, rokok tidak dilarang, dengan menukil maqolah: al-mukhafadzotu ‘ala qodimi ash-sholihu wal akhdzu bil jadidi al ashlahu, merawat tradisi dan mengembangkan diri. Merokok bukanlah suatu kejahatan atau deviasi kebudayaan seperti korupsi, pelacuran, judi, pencurian dan sebagainya. Tapi, sebagaimana kebudayaan negatif itu, rokok nampaknya tidak dapat dilenyapkan, seperti kita bermimpi melenyapkan rokok dari Einstein, Karl Marx, Soekarno, Barack Obama, Sigmund Freud dan ulama-ulama.

Di sinilah dimensi kebudayaan yang mengandung nasionalisme rakyat tidak boleh luput dari perhitungan atas dampak kerugian akibat kenaikan hingga Rp. 50.000 harga rokok per bungkus, selain sebab ekonomis dan kesahatan. Pun untuk menjelaskan kepada khalayak atas duduk persoalan berkaitan rokok. Maka, statement pemerintah yang sah ditunggu-tunggu oleh masyarakat agar tidak terjadi apa yang menjadi ketakutan Mbah Wahab bila sebuah desas-desus dibiarkan.

*Penikmat kretek dan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Surabaya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.